Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Komisariat Kagoshima

Awal Puncak Perekonomian Jepang

Oleh : Purnamawati a.k.a Ipur*
(Artikel ini telah dimuat dalam majalah INOVASI Vol.6/XVIII/Maret 2006)

Pada tahun 1960 setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua (PD II) dan di bawah kekuasaan Amerika, segera memperbaiki kinerja pembangunan ekonominya [1].

Awal puncak kemajuan ekonomi Jepang dimulai pada saat pergantian kabinet PM. Kishi Nobusuke (Kabinet dimulai 25-2-1957 s/d 19-7-1960) ke kabinet PM Ikeda Hayato (Kabinet dimulai 19-7-1960 s/d 9-11-1964) PM Ikeda mengambil kebijaksanaan untuk membangun Jepang di bidang ekonomi setelah hancurnya negara akibat pemboman Hiroshima dan Nagasaki [2].Jepang setelah PD II harus membayar ganti rugi perang dan harus mengubah Undang-undang Dasar Meiji menjadi Undang-undang dasar yang melambangkan kedemokrasian sesuai dengan ketentuan yang diajukan oleh Amerika. Rakyat Jepang pada saat itu juga mengalami depresi karena perekonomian yang tidak stabil dan demokrasi yang harus diterapkan oleh masyarakat Jepang terutama dibidang politik dan kepemerintahan. Sebelum Jepang kalah perang semua kekuasaan dibawah Kaisar Jepang. Setelah Kalah Jepang dan diduduki oleh Amerika maka demokrasi yang Amerika anjurkan harus cepat berlangsung untuk pemulihan masyarakat Jepang [1].

Awal puncak perekonomian Jepang berkembang di mulai pada kabinet PM Ikeda. PM Ikeda menitikberatkan toleransi dan kesabaran. Namun, PM Ikeda mengesampingkan permasalahan perbaikan bentuk UU Jepang. Karena pada saat itu UU Jepang yang berlaku masih ketetapan UU Jepang menurut peraturan Amerika. Pokok kebijakan PM Ikeda dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, perbaikan dan peningkatan pokok produksi di dalam negeri. Pemerintah Jepang dalam kebijakan ekonomi, membuka perbaikan di bidang tehnik, investasi dan supply dari Amerika. Pada tahun 1955 mulai diadakan perjanjian pembayaran gaji pekerja di perusahaan. Pendapatan karyawan dan buruh menjadi naik, dan tingkat konsumsi pun meningkat. Pasar dalam negeri semakin dibutuhkan dan terus berkembang sehingga ekonomi Jepang terus maju. Peningkatan konsumsi terjadi pada televisi, kulkas, mesin cuci, kebutuhan alat elektronik rumah tangga.

Secara international Jepang terus berkembang terutama menjadi anggota IMF dan tahun 1965 mata uang Jepang termasuk pertukaran mata uang international. Jepang sebagai grup negara industri dan masuk anggota badan perekonomian international OECD [1]. Bagi para politikus awal kemajuan ekonomi Jepang waktu itu merupakan keuntungan besar tetapi semakin majunya ekonomi Jepang pengikut partai demokratik-liberal semakin menurun. Ini disebabkan karena partai demokratik- liberal berpedoman pada paham konservatif yang menjunjung tinggi adat dan kebiasaan para leluhur. Akibat perekonomian yang meningkat pesan perombakan budaya dan tatanan masyarakat desa dan kota sehingga adat istiadat leluhur semakin pudar. Para petani serta masyarakat desa pindah ke kota untuk mencari kerja dan kehidupan yang lebih baik daripada di desa. Di lain pihak partai sosialis mendapat keuntungan yang besar karena melalui perkembangan besar jumlah para buruh perusahaan terutama di kota besar. Partai Sosialis mempunyai kebijaksanaan untuk mengadakan perubahan di dalam negeri, sehingga pengikut partai sosialis semakin meningkat.

Pada tahun 1960 kebijaksanaan pemerintah Jepang memusatkan industri dan peningkatan buruh pekerja dalam kehidupan masyarakat sedangkan partai Demokratik-liberal terus mempertahankan keadaan yang lama berjalan supaya tidak berubah. Jepang masuk menjadi negara industri maju [2]. Amerika sangat membantu peranan Jepang untuk menjadi negara industri maka Amerika menjalankan strategi militernya yang baru dengan membuka perang dengan Vietnam. Jepang menjadi basis bantuan militer Amerika dalam menghadapi perang dengan Vietnam. Karena dasar tersebut akhirnya Jepang pada masa tahun 60 terus menjadi basis militer Amerika untuk pasukan perang Amerika [1]. Perkembangan yang sangat cepat di dalam Jepang menimbulkan masalah yang kompleks dalam masyarakat. Semakin meningkatnya perbaikan dan keuntungan yang diterima masyarakat semakin banyak masalah kesejahteraan masyarakat. Terjadi ketidakseimbangan antara masyarakat dan perkembangan kota, dan ketidakpuasan pun muncul. Berdasarkan latar belakang tersebut, partai sosialis, mencalonkan gubernur dari pihak partai komunis untuk membantu mengadakan perubahan di dalam negeri. Hasilnya munculnya perubahan baru pada pembentukan daerah otonomi di kota besar [1].

Pada tahun 1972 lahirlah kabinet PM Tanaka Kakuei [2]. Kebijaksanaan PM Tanaka membuka pasar ekspor di luar negeri, membuka kerjasama international dengan Cina, memutus hubungan dengan Taiwan, sedangkan kebijaksanaan dalam negeri membuka kebijaksanaan moneter, memperbesar pasar domestik melalui perluasan investasi publik. Ciri khas pada kabinet PM Tanaka adalah memperbaiki keadaan pulau yang ada di Jepang dengan membuka pekerjaan umum dan pekerjaan pembangunan secara meluas. Akhirnya partai demokratik-liberal menjadi pendukung utama terhadap pembangunan masyarakat desa dengan membuka pekerjaan pembangunan dan pekerjaan umum di seluruh kepulauan Jepang. [1].

Pada saat awal masuknya Jepang menjadi negara industri, di bagian politik terjadi kemajuan terutama dalam kebijaksanaan para partai politik. Pada saat itu disebut Sistem politik tahun 1955 dan sistem politik tahun 1960 [2]. Sebelum sistem politik tahun 1955 dimulai diawali pada saat Yoshida Shigeru (kabinet dimulai 22-5-1946 s/d 24-5-1947 dan 15-10-1948 s/d 10-12-1954). Yoshida Shigeru sebagai PM tersebut menggunakan kekuatan di bawah kekuasaan Amerika dan ikatan perjanjian San Fransisco. Kebijakan PM Yoshida banyak ditentang para anti Yoshida yang memusatkan gerakan kembalinya ke politik international. Gerakan tersebut mengakibatkan terbentuknya partai demokrasi Jepang (1954) sebagai pemimpinnya Hatoyama Ichiro (kabinet dimulai 10-12-1954s/d 23-12-1956). Ada sedikit perbedaan pada partai Demokrasi dibandingkan dengan partai Liberal di bidang international, pembaharuan UUD Jepang terutama masalah kebijaksanaan keamanan Jepang-Amerika.

Sedangkan di bidang kebijakan pemerintah dan politik hampir sama :

1. Secara ekonomi menjaga kebebasan,

2. Setelah perang berakhir, mempertahankan adat dan budaya serta kebiasaan para leluhur dengan menghargai nilai-nilai yang ada dan modifikasi.

3. Memegang teguh perjanjian antara Jepang dan Amerika dan membangun kembali kekuatan militer [2].

Sedangkan partai sosialis juga mengadakan perbaikan dalam politik. Akhirnya partai demokrasi dan partai liberal membentuk persatuan menjadi satu kesatuan partai. Pada tahun 1954 PM Yoshida terlibat dengan masalah korupsi akhirnya diturunkan. Pada tahun 1955 terbentuk partai demokratik- liberal yang dipimpin oleh Hatoyama Ichiro yang konservatif dan terbentuk juga partai sosialis yang baru. Oleh karena itu disebut sistem 55:

• Partai demokratik-liberal : konservatif (pengikut: para pedangan, bisnis, pengusaha dan para kapitalis. Kebijaksanaannya mempertahankan perjanjian Jepang Amerika dan mempertahankan UUD

• Partai Sosialis : Perubahan (pengikut : para buruh, pengajar, pelajar). Kebijaksanaannya melepaskan perjanjian Jepang Amerika dan mengadakan perbaikan dalam UUD [1] [2]. Perubahan tersebut menjadi perubahan terbesar dalam politik Jepang [1].

Kebijaksanaan pemerintah setelah sistem politik tahun 1955 terbentuk, pemerintah dikuasai oleh partai demokrasi liberal. Partai demokrasi liberal menetapkan kebijaksanaan dalam negeri sebagai berikut pemeriksaan ulang isi dari ketetapan peraturan hukum (UU), perubahan dan pengaturan secara ketat dalam pelaksanaan pembuatan buku isi sejarah jepang, perbaikan peraturan dalam sistem kepolisian, menjalankan UUD (Nihon Koku Kenpo), pelaksanaan pemahaman arti demokrasi ke seluruh wilayah Jepang. Bagi para golongan kecil kebijakan tersebut menjadi halangan dan tekanan. Terutama golongan yang ingin mengadakan pembaharuan secara utuh. Gerakan demo terjadi sehingga pertentangan terjadi para polisi dengan penentang [1].

Setelah tahun 1960 Jepang memasuki puncak kemajuan ekonomi sehingga menjadi negara industri. Pada saat itu juga terus berkembang partai lain di Jepang misalnya partai komunis, partai oposisi, partai sosialis terus berkembang dan partai lainnya terus bermunculan [1].

Daftar Buku

1. Owaranai nijuseiki Tonan Ajia Seijishi, Ishikawa shouji Hirai Kazuomi, Horitsu Bunka Basic Books, 2003

2. Seigo Seiji Shi, Ishikawa Masumi, Iwanami Shinsho, 2004

*Penulis adalah mahasiswa program S3 Fakultas Hukum, Jurusan Sejarah Jepang, Universitas Kagoshima

posted by PPI Kagoshima @ 6:45 PM